Indonesia Dalam Posisi Global

Indikator; Peringkat Indonesia; Negara yang Disurvey
Indeks daya saing/GCI (2010-2011); 44; 139
Infrastruktur (2010 - 2011) ; 82; 139

Kesehatan dan Pendidikan Dasar (2010-2011); 62; 139
Angka Kematian Bayi (2010 - 2011); 97; 139
Angka Harapan Hidup (2010-2011); 91; 139
Kualitas Pendidikan Dasar (2010-2011); 55; 139
Indeks Pembangunan Manusia/HDI (2010); 108; 169
Indeks Persepsi Korupsi/CPI (2010);
Indeks Risiko Kegagalan Negara (2010); 61; 178
Indeks Pembangunan Pendidikan/EDI (2010); 65; 128
Jumlah Penduduk 237,6 juta (2010); 4; 237
PDB 1038 triliun US$ (2010); 16; 237
PDB per kapita 4300 US$ (2010); 154; 237
Pengangguran 7,1% (2010); 75; 237

Sumber: Litbang Kompas, 200511

PASAR, DAYA SAING DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI

Nilai Investasi Konstruksi untuk Nilai Proyek > Rp. 1 milyar (dalam milyar rp)


Katagori Proyek                    Realisasi 2010                    Estimasi 2011
Pendidikan dan Litbang            3.851.869                           5.553.250
Kesehatan                                4.366.363                           4.590.579
Hotel                                        5.531.799                         12.292.588
Kantor                                      8.890.743                         11.799.295
Permukiman                            40.776.396                         46.708.970
Retail                                      11.366.376                         14.786.188
Lain-lain                                   3.765.184                           7.366.113
Infrastruktur                            17.200.495                         25.784.042
Industri                                   18.702.799                         22.080.509
Utilitas                                    10.383.256                         22.606.741
Pertambangan                         13.652.703                         20.598.594
Total                                      138.487.982                      194.220.869

 Lain-lain: taman parkir. komunitas, pameran, hukum, lanskap, rekreasi, township, transportasi
(sumber BCI Asia Construction Indonesia)

PEMBINA SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI

Mochammad Natsir, Kepala Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi
Yaya Supriyatna, Kepala Bidang Material dan Peralatan Konstruksi
Anik Dwi Wahyuningsih, Kepala Subbidang Sumber Daya Material
 Rusli, Kepala Subbidang Sumber Daya Peralatan
Bustanil Arifin, staf Subbidang SD Material
Hilda Isfanovi, staf Subbidang SD Material
Andias Mintoharjo, staf Subbidang SD Peralatan
Pratiwi Hidayati, staf Subbidang SD Peralatan
Soewanto, Kepala Balai Sumber Daya Investasi

METODOLOGI PERHITUNGAN KEBUTUHAN MPK

Kebutuhan material dan peralatan konstruksi untuk mendukung investasi infrastruktur bidang PU dapat dihitung dengan metodologi sebagai berikut: 

• Brainstorming tipikal pekerjaan konstruksi di bidang A/B/C
• Brainstorming identifikasi MPK major dalam setiap tipikal pekerjaan konstruksi
• Identifikasi nara sumber di bidang A/B/C yang mampu menganalisis kebutuhan MPK major pada setiap tipikal pekerjaan konstruksi
• Penyusunan KAK bagi nara sumber untuk mengerjakan analisis kebutuhan MPK
• Pertemuan pendahuluan dengan seluruh nara sumber untuk menjelaskan KAK dan membahas metodologi analisis kebutuhan MPK
• Proses melaksanakan analisis kebutuhan MPK oleh nara sumber
• Penyusunan pedoman FGD integrasi hasil analisis kebutuhan MPK di Bali/Batam (2 hari)
• Analisis integratif kebutuhan MPK untuk setiap tipikal pekerjaan konstruksi di bidang PU
• Pelaporan hasil analisis kebutuhan MPK untuk setiap tipikal pekerjaan konstruksi di bidang PU

PELAPORAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI

Empat pilar utama sumber daya input konstruksi adalah material, peralatan, tenaga kerja dan dana. Dalam penyelenggaraan infrastruktur publik, input sumber daya dalam bentuk biaya konstruksi merupakan investasi pemerintah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Setiap tahun anggaran pembangunan tersebut dialokasikan dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Penyelenggaraan infrastruktur publik dikelola oleh beberapa kementerian. Kementerian Pekerjaan Umum sesuai dengan lingkup tugasnya yang lebih besar, biasanya mendapatkan alokasi DIPA dengan jumlah terbesar.

Iklim investasi di Indonesia dianggap kurang menarik oleh para calon investor potesial asing. Salah satu penyebabnya adalah kuragnya dukungan infrastruktur dasar. Untuk mengurangi gap tersebut, DIPA pemerintah di bidang infrastruktur  dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Di Kementerian PU, kenaikan DIPA yang signifikan terjadi pada anggaran tahun 2009 dan 2011. 

Sekitar 90% dari nilai DIPA tahunan di Kementerian PU biasanya dialokasikan untuk untuk mewujudkan proyek-proyek fisik, sedangkan sisanya untuk kegiatan administrasi penunjang, Dari porsi 90% tersebut, digunakan untuk membiayai material, peralatan,  tenaga kerja, dan administrasi proyek. Belum ada data berapa rata-rata porsi untuk setiap komponen biaya proyek tersebut. Namun, perkiraan secara kasar porsi biaya untuk tenaga kerja sekitar 30%, administrasi proyek dan pajak sekitar 25% termasuk pajak, dan sisanya sekitar 45% untuk material dan peralatan.

  Kenaikan anggaran pembangunan di Indonesia setiap tahun biasanya sekitar 10%. Nilai kenaikan ini hampir sama dengan laju inflasi sehingga kenaikan anggaran tersebut tidak menimbulkan gejolak dalam penyediaan material dan peralatan konstruksi.

Kenaikan anggaran Kementerian PU tahun 2009 dibandingkan anggaran tahun 2008 naik lebih dari 40%.  Sayangnya, tidak ada informasi bagaimana pengaruh keanikan anggaran pada tahun 2009 terhadap penyediaan material dan peralatan konstruksi. Informasi yang ada adalah kemajuan proyek terhambat sampai dengan bulan ke 10, tetapi proyek dapat diselesaikan lebih dari 95% pada akhir tahun. Ketiadaan data dan informasi tersebut menyulitkan pimpinan Kementerian PU untuk merumuskan kebijakan yang paling tepat dalam menghadapi kenaikan anggaran 2011 yang besarnya lebih dari 55% dibandingkan 2010.

Selain kenaikan anggaran, yang dapat mempengaruhi nilai proyek secara signifikan adalah depresiasi nilai rupiah terhadap nilai mata uang dolar Amerika Serikat . Dilihat dari sisi ketersediaan material dan peralatan, penurunan nilai riil proyek akibat depresiasi rupiah tidak menjadi masalah karena posisi supply material dan peralatan menjadi lebih kuat. Tetapi masalah lain muncul, yaitu harga material dan peralatan menjadi relatif mahal sehingga pengelola proyek atau pelaksana kontrak tidak mampu untuk memobilisasinya ke proyek.

Penyebab lain terjadinya gejolak supply dan demand konstruksi adalah kenaikan bahan bakar minyak. Perubahan harga bahan bakar akan mempengaruhi biaya produksi, biaya operasi dan biaya mobilisasi material dan peralatan. Oleh karena itu, seperti depresiasi nilai rupiah, kenaikan harga bahan bakar minyak akan mengurangi kemampuan pengelola proyek atau pelaksana kontrak memobilisasi material dan peralatan konstruksi.

Perubahan-perubahan positif dan negatif tersebut dan pengaruhnya terhadap penyediaan material dan peralatan konstruksi tidak terekam dan terkaji dengan baik, sehingga hanya dampaknya saja (qualitatif) yang bisa dirasakan, sedangkan nilai perubahan quantitatifnya tidak diketahui. Oleh karena itu, untuk keperluan analisis perubahan secara terus menerus, diperlukan sistem pelaporan penggunaan dan pemanfaatan material dan peralatan dari para pengguna anggaran Kementerian PU. Hasil laporan tersebut akan bermanfaat untuk merumuskan kebijakan pimpinan Kementerian PU dalam pengelolaan material dan peralatan konstruksi yang lebih efisien dan efektif sehingga keberlanjutan investasi Kementerian PU dalam penyediaan infrastruktur publik menjadi lebih terjamin. 

Untuk itu Pusbin SDI mengambil prakarsa untuk menyusun peraturan Menteri PU tentang Sistem Pelaporan Penggunaan dan Pemanfaatan Material dan Peralatan Konstruksi bidang PU.

Maksud  dari penyusunan peraturan ini adalah untuk mengkompilasi data dan informasi penggunaan dan pemanfaatan material dan peralatan konstruksi di proyek-proyek yang menggunakan anggaran dari Kementerian PU secara sistematik dan terus menerus.

Tujuan  dari penyusunan peraturan ini adalah untuk menyusun konsep peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pelaporan Penggunaan dan Pemanfaatan Material dan Peralatan Konstruksi.

Berdasarkan maksud dan tujuan di atas, sasaran pelaksanaan paket pekerjaan ini adalah sebagai berikut 

1.   Hasil kajian akademis sistem pelaporan penggunaan dan pemanfaatan material dan peralatan konstruksi

2.      Workshop untuk menvalidasi struktur data base dalam sistem informasi manajemen pembinaan sumber daya material dan peralatan konstruksi

3.       Konsep Peraturan Menteri PU tentang Pelaporan Penggunaan dan Pemanfaatan Material dan Peralatan Konstruksi

            4.    Laporan Hasil Penyusunan Konsep Peraturan Menteri PU tentang Pelaporan Penggunaan dan Pemanfaatan Material dan Peralatan Konstruksi

KAJIAN KEBUTUHAN DAN KETERSEDIAAN MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN INVESTASI INFRASTRUKTUR

Maksud  dari  kajian ini adalah untuk merumuskan kebijakan nasional dalam pengelolaan material dan peralatan untuk mendukung pengembangan investasi infrastruktur.

Tujuan  dari kajian ini adalah untuk memetakan kebutuhan dan potensi material dan peralatan konstruksi dalam mendukung program pembangunan infrastruktur yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah.


Berdasarkan maksud dan tujuan di atas, sasaran  kajian ini adalah sebagai berikut:
1.   Peta potensi investasi infrastruktur di dalam negeri dan luar negeri yang memungkinkan dilaksanakan oleh investor nasional

2.   Peta kondisi demand dan suplly material dan peralatan konstruksi, yang terdiri dari:

• Peta kebutuhan material dan peralatan konstruksi untuk mendukung rencana investasi infrastruktur di dalam negeri dan luar negeri yang memungkinkan dilaksanakan oleh investor nasional

• Peta potensi material dan peralatan konstruksi nasional, willayah dan daerah

• Peta ketersediaan material dan peralatan konstruksi nasional, willayah dan daerah yang siap digunakan untuk pekerjaan konstruksi

3.   Peta potensi produsen material dan peralatan di dalam negeri 

4.   Rumusan kebijakan nasional dalam pengelolaan material dan peralatan untuk mendukung pengembangan investasi infrastruktur di dalam negeri dan luar negeri.

5.   Rekomendasi pengembangan pengelolaan sumber daya material dan peralatan konstruksi untuk mendukung peningkatan investasi infrastruktur.

PROGRAM PEMBINAAN SUMBER DAYA MPK JANGKA PENDEK

• Penyusunan Road Map Pembinaan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi untuk Mendukung Peningkatan Investasi Infrastruktur
• Penyusunan Konsep Kebijakan dan Strtategi Pemanfaatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi untuk Mendukung Peningkatan Investasi Infrastruktur
• Penyusunan Pedoman Pelaporan Penggunaan SumberDaya Material dan Peralatan Konstruksi di Lingkungan Kementerian PU
• Perhitungan kebutuhan material dasar dan alat berat untuk mendukung investasi infratsruktur bidang PU dengan dana APBN 2011 
• Sosialisasi dan Diseminasi Sistem Pelaporan Penggunaan SumberDaya Material dan Peralatan Konstruksi di Lingkungan Kementerian PU
• Penyusunan Kerangka Dasar Data Base Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi
• Pengkajian Prototipe Analisis Supply – Demand Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi
• Penyusunan Web Forum Komunikasi Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi
• Glossary Material dan Peralatan Konstruksi
• Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan sumber daya material dan pealatan konstruksi
• Penyusunan indikator peningkatan investasi infrastruktur terkait dengan sumber daya material dan peralatan konstruksi
• Penyusunan program pembinaan sumber daya material dan peralatan konstruksi 2012 – 2014